yudifingernote

Just another WordPress.com site

Wali Kota Siap Ajak GKI Yasmin Dialog

with one comment

*Diani : Ini Bukan Soal Agama, Ini Masalah IMB

Wali Kota Bogor Diani Budiarto

BOGOR – Wali Kota Bogor Diani Budiarto bekali-kali mengajak pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin berdialog atau bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan pendirian rumah ibadah yang terletak di Perumahan Taman Yasmin, Jalan KHR Abdullah bin M Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor.

“Dialog dan musyawarah bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini selalu terbuka bagi kami,” kata Diani kepada wartawan dalam menanggapi semakin memanasnya kisruh keberadaan GKI Taman Yasmin.

Terlebih banyak kabar beredar belakangan ini, konflik antara Pemkot Bogor dengan GKI Taman Yasmin mengarah pada isu kebebasan beragama. “Saya tekankan sekali lagi persoalan ini bukan soal agama. Tapi ini masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang cacat hukum akibat ulah oknum Ketua RT saat mengajukan izin sengaja memalsukan tanda tangan warga sekitar,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, berlarut-larutnya penyelesaian pembangunan rumah ibadah ini, dikarenakan banyak oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan perseteruan ini. “Kami menduga ada oknum yang sengaja mempekeruh suasana Kota Bogor yang kondusif dibuat seperti kasus di Ciketing, Temanggung, Cikeusik. Ini sudah by design (dirancang) oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya, yang enggan menyebutkan oknum atau kelompok-kelompok mana saja yang dituding sengaja memancing di air keruh.

Ia menyebutkan, Jadi jelas menurutnya, ini masalah hukum tentang IMB yang semua pihak harus mentaatinya. Menyangkut sikap GKI Taman Yasmin yang terus melakukan berbagai upaya perlawanan hukum menyangkut dibekukannya IMB rumah ibadah itu kemudian digugat ke PTUN Bandung dan Pemkot mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA, dan pihak GKI Yasmin menang karena PK tersebut ditolak oleh MA.

Pihaknya mengaku sudah menjalankan keputusan MA dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang memerintahkan Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Kota Bogor untuk mencabut Surat Pembekuan IMB GKI Yasmin agar tidak ada pembangunan itu.

“Dikarenakan pasca putusan MA itu khawatir baka timbul gejolak dikalangan masyarakat, saya mengeluarkan SK yang kedua soal pembatalan IMB itu, karena proses pengajuannya cacat karena PN Bogor telah memutuskan bersalah kepada pelaku pemalsuan tanda tangan itu,” katanya.

Sikapnya yang tercermin dalam SK kedua soal pembatalan IMB berdasarkan pertimbangan keputusan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor. “Jadi dalam hal ini, bukan kami sewenang-wenang. Saya sebagai kepala daerah dalam mengambil kebijakan selalu mempertimbangkan segala hal. Dan tidak diskriminasi atau pilih kasih. Kami memfasilitasi semua pihak baik muslim maupun non muslim,” katanya.

Menurutnya isi tuntutan dalam putusan MA itu adalah prosedur bukan soal teknis pembangunan. “Amar putusannya berbunyi mencabut pembekuan, karena kami tidak melalui peneguran terlebih dahulu,” katanya.

Pihaknya, mengaku dalam SK yang kedua selain membatalkan IMB itu atas dasar empat pertimbangan. Pertama yakni adanya resistensi ; kedua, pemalsuan tanda tangan yang kasusnya sudah di vonis PN Bogor ; ketiga, lokasinya di Jalan KHR Abdullah bin M Nuh dan keempat ; preventif terjadinya konflik.

“Kita juga memberikan solusi, yakni Pemkot siap mengembalikan semua biaya perizinan, membeli tanah dan bangunan itu, dan ketiga kita menyediakan beberapa lokasi alternatif lahan milik pemkot,” katanya.

Saat ditanya terkait upaya GKI Yasmin yang terus melakukan upaya hukum atas pembatalan IMB, Diani mengaku siap menghadapinya. “Segenap jajaran Pemkot Bogor siap menghadapinya. Kalau memang ada itikad baik mari selesaikan dan temui kami,” katanya.

Sementara itu, ditempat terpisah, pihak GKI Yasmin melaporkan Wali Kota Bogor Diani Budiarto ke Mabes Polri atas tuduhan melanggar Pasal 335 dan 336 KUHP mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan dan ancaman kekerasan.

“Salah satu bukti yang disampaikan dalam laporan kami adalah Harian Radar Bogor edisi Kamis, 31 Maret 2011, pada halaman 6, yang mengutip ucapan Diani yang mengancam untuk memerangi GKI Taman Yasmin bila GKI menolak ambisinya yang melanggar hukum, untuk pindah dari Taman Yasmin. Demi keamanan, tegakknya hukum dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam suku, agama dan kepercayaannya, Polisi harus segera mengambil langkah hukum yang perlu untuk menindak Diani Budiarto,” jelas Kuasa Hukum GKI Yasmin Jayadi Damanik. Laporan GKI pada Mabes Polri tersebut diberkas dengan nomor laporan 166/IV/2011.(haryudi)

Written by YudiBageur

April 1, 2011 pada 11:48 am

Ditulis dalam Berita

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Kenapa tidak pak Diani saja yang datang ke Lokasi.. disitu rumah kami pak..

    orangyasmin

    April 1, 2011 at 12:27 pm


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: