yudifingernote

Just another WordPress.com site

Pungli Pembuatan KTP Masih Marak

leave a comment »

BOGOR – Pungutan liar (pungli) untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Kecamatan di Kota Bogor ternyata masih marak.

Berdasarkan pantauan, jenis pungutan yang dikenakan kepada masyarakat cukup bervariasi. Dengan dalih untuk biaya administrasi, petugas kelurahan/kecamatan, tanpa sungkan meminta uang tanpa kwitansi dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Habis ini ke kecamatan ya mas, kemudian biaya administrasinya Rp20 ribu,” ujar JR, salah satu petugas kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor.

Pungutan serupa juga terjadi di tingkat Kecamatan. Seorang petugas berpakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya hanya melegalisir menggunakan stempel meminta biaya administrasi dari mulai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu, tergantung masyrakat yang mau memberinya.

“Nih berkasnya mas, silahkan biayanya seikhlasnya saja,” ujar salah seorang petugas Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Pungli tersebut sepertinya sudah dianggap lumrah dan membudaya, sehingga nyaris tidak ada keluhan dari masyarakat. Namun jika dihitung dalam satu hari 500 orang mengurus KTP/KK ke kelurahan dan kecamatan dengan dikenakan Rp20 ribu maka dana pungli yang dihasilkan setiap kelurahan dan kecamatan berkisar Rp10 juta/hari.

Bisa dibayangkan, jika hasil pungli itu dikalikan sebulan bahkan setahun ratusan juta rupiah, pungli yang dihasilkan setiap kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Bogor.

Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor Casmita saat dikonfirmasi mengaku, pungutan atau biaya administrasi yang dikenakan itu tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Itupun pembayararannya, dilakukan hanya di loket yang ada di Kantor Disdukcapil Kota Bogor. Diluar itu semua ilegal alias pungli,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut ia mencontohkan, sesuai dengan Perda, setiap masyarakat yang hendak mengurus KTP tidak dipungut biaya. “Kecuali bagi yang merubah data dan terlambat memperpanjang KTP akan dikenakan denda retribusi Rp25 ribu, itu tertuang dalam Perda,” jelasnya.(haryudi)

Written by YudiBageur

Februari 7, 2012 pada 2:55 am

Ditulis dalam Berita, Observ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: