yudifingernote

Just another WordPress.com site

Komisi VIII Nilai Mitigasi Bencana di Indonesia Masih Lemah

leave a comment »


*Ingrid Kansil Berikan Bantuan Korban Gempa Sukabumi

SUKABUMI – Anggota Komisi VIII DPR RI Ingrid Kansil mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, kemarin.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Sukabumi, Ingrid menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai senilai Rp100 juta.

“Bantuan ini merupakan tahap I, insyaallah kita juga akan memperhatikan pada tahap berikutnya. Semoga dapat meringankan beban bapak-bapak dan ibu-ibu,” ujarnya dihadapan puluhan warga korban gempa bumi di Kantor Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, kemarin.

Disela-sela kunjungan, istri Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan ini sempat berdialog dengan warga yang mengaku tidak pernah mendapatkan gladi atau simulasi menghadapi bencana.

“Setiap warga mestinya harus mendapatkan pelatihan atau simulasi bagaimana ketika menghadapi bencana. Nah, warga Kabandungan ini mengaku belum pernah, saya akan dorong ke pemerintah melalui BNPB agar intensif memberikan simulasi bencana sehingga korban jiwa dapat dicegah,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meski daerah Kabandungan atau wilayah lain sebelumnya tidak pernah terkena bencana atau bukan merupakan rawan bencana, simulasi menghadapi bencana bagi warga sangat penting. “Saya harap, BNPB, BMKG maupun instansi lainnya yang terkait harus lebih aktif lagi dalam bekerjasama dan berkordinasi terkait mitigasi bencana,” katanya.

Sementara itu, jumlah kerusakan gempa bumi minggu (9/9), kata Kepala Bidang Logistik BPBD Kabupaten Bogor Usman Susilo, terus bertambah. Bahkan BPBD telah memperoleh data jumlah kerusakan tidak hanya terjadi di kecamatan Kabandungan,tetapi kerusakan serupa dialami ratusan warga di enam desa di Kecamatan Kalapanunggal.

“Sebanyak 131 bangunan di Kecamatan Kalapanunggal rusak. Laporan dari Kecamatan Kalapanunggal baru kemarin sore diterimanya. Kerusakan yang dialami warga di Desa Pulosasi, Palasari Girang, Walangsari, Gunung Endut, dan Makasari,” kata Usman.(haryudi)

Written by YudiBageur

September 15, 2012 at 3:31 am

Ditulis dalam Uncategorized

Geliat Bisnis di Cibinong Raya

leave a comment »


PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat semakin serius mempersiapkan pengembangan kota metropolitan Cibinong Raya.

Kawasan yang mencakup enam kecamatan ini (Cibinong, Citeureup,Babakan Madang, Bojong Gede, Sukaraja, dan Tajur Halang) diproyeksikan sebagai pusat aktivitas masyarakat,mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga pelayanan jasa.

Penyediaan infrastruktur untuk kota metropolitan baru tersebut terus dilakukan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Dandan Mulyadi mengatakan, indikator kawasan perkotaan adalah infrastruktur atau sarana prasarana jalan sudah menunjang. “Rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan semuanya sudah ada di kawasan Cibinong Raya,” kata Dandan Mulyadi kemarin.

Sejumlah infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan sudah mulai dikerjakan. Begitupun pertumbuhan permukiman baru di kawasan tersebut melonjak drastis.Tak heran jika investasi di kawasan tersebut terus meningkat. Belum lagi, ketersediaan pembangunan fasilitas publik juga semakin menambah gairah masyarakat setempat. Ide mewujudkan Kota Cibinong Raya ini tercetus sejak Bupati Bogor Rachmat Yasin memimpin Kabupaten Bogor yakni pada 2008 karena sangat sederhana. Untuk mengembangkan Kota Cibinong sebagai ibu kota Kabupaten Bogor tidak bisa sendiri.

Wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Bojonggede, Tajur Halang, Citeureup, Babakan Madang, dan Sukaraja juga harus digeber pembangunannya. “Meski pengembangan pembangunannya sudah terencana sejak 2005.Kemudian pada 2008 keluarlah payung hukum untuk merealisasikannya berupa Perda No 19/2008 tentang Tata Ruang Wilayah yang mengatur arah pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor,”katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan tujuan pengembangan Cibinong Raya juga untuk menampung luberan pertumbuhan Kota Bogor dan Depok. Selama ini Bogor selalu menjadi pilihan pertama warga Jakarta dalam berinvestasi dan bertempat tinggal.Berbekal perda itu kemudian disusunlah enam rencana detail tata ruang (RDTR). Salah satunya RDTR Cibinong Raya yang mencakup Kecamatan Cibinong, Bojong Gede,Tajur Halang, Citeureup, Babakan Madang,dan Sukaraja. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pembentukan Cibinong Raya sama halnya dengan konsep megapolitan dalam kapasitas lebih kecil.

Semua bentuk jenis usaha berada di dalamnya sehingga akan menjadi wilayah jasa perdagangan. “Jadi semua kegiatan perdagangan akan terkumpul di sini, baik sektor pertanian maupun kegiatan perekonomian lainnya. Akan tetapi kalau sudah menjadi wilayah Cibinong Raya keberadaan sektor pertanian, tidak boleh lagi ada di kawasan tersebut,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan yang paling utama dan mendasar dalam pelaksanaan rencana ini yaitu terciptanya sistem infrastruktur terpadu.

“Dengan begitu, Cibinong Raya bisa dengan mudah dicapai dari berbagai wilayah sekitarnya,” lanjutnya. Saat ini Pemkab Bogor tengah membangun berbagai jalan tembus. Salah satunya dari Jalan Raya Bogor ke kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Cibinong di Pakansari hingga Jalan Tegar Beriman yang disebut Jalan Lingkar GOR. Sebagai terusan Jalan Alternatif Sentul Baru selepas pintu tol Sirkuit Sentul di jalan tol Jagorawi. Dari Tegar Beriman,kemudian direntang hingga Jalan Raya Parung dekat perumahan Telaga Kahuripan melalui Bojong Gede. Tegar Beriman-Bojong Gede sudah terkoneksi melalui Jalan Pemda Bambu Kuning.

“Jadi,tinggal melanjutkan dari Bojong Gede ke Jalan Raya Parung (Kemang). Sedangkan ujung Jalan Tegar Beriman di Jalan Raya Bogor ditembuskan ke Jagorawi melalui pintu tol Citeureup sehingga kawasan GOR bisa diakses dari banyak arah, tidak hanya lewat Jalan Alternatif Sentul Baru,” katanya. Selain itu,dari Bojong Gede juga bisa dibuka akses ke tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi 2 Kedung Halang– Yasmin (Jalan KH Soleh Iskandar). Sementara Bojong Gede akan menjadi ujung jalan tol Antasari (Jakarta) –Depok–Bojong Gede. Di pertemuan berbagai jalan utama ini bisa dibangun terminal terpadu dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga akan membangun jalan poros Tengah-Timur yang akan menghubungkan Cibinong ke Bekasi (Delta Mas) dan Cianjur. Jalan poros Tengah–Timur dimulai dari Sirkuit Sentul. “Dalam waktu dekat,jalan tembus Cibinong yang melintasi Bojonggede, tembus ke Kemang (Parung) akan dibangun. Jika semuanya terwujud, diharapkan roda ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat. Kami harus bangun infrastruktur untuk mendukung Cibinong.

Harapan saya dengan infrastruktur yang terbangun kegiatan ekonomi akan bergairah sehingga terbentuk zona-zona pengembangan baru yang mempercepat pembentukan wajah kota,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor Yani Hasan menjelaskan,konsep Kota Cibinong Raya memang sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Bogor.

“Sebab letak geografisnya cukup strategis dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Bahkan beberapa tahun terakhir geliat pembangunan perumahan cukup meningkat di kawasan Cibinong Raya. Berdasarkan data terakhir, tercatat jumlah perumahan kecil dan besar di kawasan Cibinong Raya sudah mencapai 180 kompleks perumahan,”katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, lokasi Cibinong Raya juga relatif masih enak untuk dijadikan tempat tinggal, udaranya masih sejuk, dan kondisi airnya bagus.“Sehingga wajar banyak pengembang yang membangun perumahan di kawasan Cibinong Raya,”katanya.

Meski demikian, pihaknya sedang menghitung secara nyata hunian yang ada. Dia khawatir peningkatan jumlah perumahan di Kabupaten Bogor tidak seimbang dengan jumlah perumahan yang dihuni. “Karena banyak juga warga Jakarta yang membeli rumah di kawasan Cibinong Raya, tapi tidak untuk dihuni, dalam hal ini hanya sebatas investasi,”katanya. Menurutnya, Cibinong Raya memang dirancang sebagai sentranya rumah kelas menengah.

Melalui Peraturan Bupati No 83/2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang, yang bisa dibangun di Cibinong hanya rumah dengan kavling minimal 84 m2.Tujuannya adalah wajah kota tidak terlalu semrawut. Saat ini setidaknya ada 20 perumahan yang sedang dipasarkan. Skala pengembangan rata-rata belasan hektare ke bawah karena stok lahan memang sudah terbatas.

Sebab itu, kebanyakan perumahan tidak dilengkapi fasilitas sendiri, kecuali Tatya Asri (50 ha), Metro Residence (22 ha), Nirwana Golden Park (11 ha),dan Graha Kartika Pratama (19 ha) yang akan menyediakan club house,sport club,ruko,dan pasar modern.Selain itu,lokasi sebagian besar perumahan juga tidak persis di jalan utama atau jalan besar, tapi masuk beberapa ratus meter ke dalam jalan kecil. haryudi

Written by YudiBageur

September 10, 2012 at 1:33 pm

Ditulis dalam Uncategorized

‘Pungli’ Menuju Tanah Suci

leave a comment »


PEMERIKSAAN kesehatan bagi calon jemaah haji (calhaj) di wilayah Kabupaten Bogor diduga diwarnai aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, dengan dalih sebagai retribusi pelayanan kesehatan Rp50 ribu/orang.

Hal tersebut dikeluhkan sejumlah calon haji yang menjadi perserta tes kesehatan tahap II di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. “Kalau pemeriksaan kesehatan tahap I di puskesmas masing-masing kecamatan dipungut Rp20 ribu/orang, itu ada kwitansi/bukti retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah,” kata IRN, 40, salah satu calhaj asal Cibinong, kemarin.

Lebih lanjut ia mengaku tidak mempermasalahkan jika memang pungutan pemeriksaan kesehatan tahap II ini, dilengkapi bukti berupa kwitansi/struk retribusi. “Kalau tidak ada bukti seperti ini, uang tersebut masuknya kemana. Nggak kebayangkan, jika 3377 orang dipungut Rp50 ribu, jumlahnya Rp170 juta tersebut dikemanakan?,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan, modus yang diduga pungli itu setelah jemaah mendaftarkan diri untuk pemeriksaan kesehatan kedua, maka petugas Dinkes Kabupaten Bogor memberikan tanda pemeriksaan yg dikalungkan di leher. Selanjutnya, petugas memanggil masing-masing jemaah untuk pemeriksaan tensi darah.

“Sebelum pemeriksaan, petugas meminta jemaah membayar atau menyerahkan uang Rp 50.000 per orang. Saat pemeriksaan tahap I di kecamatan, kita diberi kwitansi. Nah di tahap II ini, kita tidak mendapatkan bukti kwitansi. Ini jelas-jelas pungli, karena tidak ada bukti pembayaran (kwitansi) retribusi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor drg Tri Wahyu Harini saat dihubungi membantan telah terjadi pungli dalam proses pemeriksaan kesehatan calhaj. ” Itu bukan pungutan liar, sesuai dengan Perda Nomor 16/2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan calon jamaah haji. Untuk lengkapnya silahkan konfirmasi dengan ketua pelaksana dr eulis ditempat pemeriksaan,” ujar drg Tri Wahyu.

Menurutnya, biaya terkait tes kesehatan mengacu kepada Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan calon Jemaah haji. “Untuk retribusi pemeriksaan Dasar di Puskesmas sebesarRp 20.000, dan Retribusi pemeriksaan akhirRp. 50.000, biaya laboratorium dan penunjang lainnya tetap mengikuti Perda tersebut,” katanya.

Tanggapan serupa diutarakan Ketua Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calhaj Kabupaten Bogor dr Eulis Wulantari. “Suka gitu ya, itu fitnah mas, lihat saja kesini (proses pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cimandala),” ujarnya singkat melalui layanan pesan singkat.(haryudi)

Written by YudiBageur

September 6, 2012 at 11:31 am

Ditulis dalam Uncategorized

Pungli Samsat, Kantor Bersama Calo

leave a comment »


Pelayanan Kantor Bersama Samsat Kota Bogor di Jalan Ir H Juanda, Bogor Tengah, Kota Bogor tak jarang dikeluhkan masyarakat yang hendak mengurus dokumen kendaraan bermotor. Bahkan sebetulnya, keluhan tersebut bukan sesuatu yang baru bagi pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Mulai dari percaloan hingga pungutan liar dilakukan tetap secara tidak malu-malu. Selain itu, panjangnya proses birokrasi mengurus administrasi (dari satu loket ke loket lain) berkas dan kurang ramahnya petugas, sering menjadi bahan kritikan.

“Baru saja sampai parkiran, udah disamperin (didatangi) seorang pria yang menawarkan jasa (calo) mengurus administrasi (pajak kendaraan, BPKB, STNK, mutasi dan lain-lain) dengan proses cepat dan mudah,” jelas Ade Irawan, 30, warga Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor.

Meski demikian, ia menolak tawaran tersebut karena datang ke Samsat hanya untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. “Saya nggak merespon tawaran calo tersebut, nggak apa-apalah ngantre lama daripada harus mengurus dengan biaya dua kali lipat dan mengganggu pelayanan, mending urus sendiri,” katanya sambil menunjuk papan peringatan agar mengurus setiap administrasi tidak melalui calo yang ada didepan kantor Samsat.

Tak hanya itu, tidak seimbangnya jumlah loket dan petugas yang melayani dengan membludaknya masyarakat, membuat antrean dan kesemrawutan pelayanan semakin terlihat jelas. “Saat ditanya terkait kondisi tersebut, masih mending petugasnya ramah, ini malah nyolot,” keluhnya.

Kritikan serupa disampaikan Amri Yusuf, 61, warga Kedunghalang, Bogor Utara Kota Bogor yang mengurus balik nama kepemilikan sepeda motornya. “Gila, Samsat Bogor parah juga ya, beda dengan di Jakarta. Banyak loket dan birokrasinya ribet, ditambah lagi banyak biaya yang nggak jelas (pungli) harus dikeluarkan,” katanya saat ditemui di lingkungan kantor Samsat.

Ayah anak tiga itu menuturkan, proses mengurus balik nama yang memakan waktu lima jam lebih itu membuatnya kesal. “Bukannya saya tidak ikhlas memberi uang ke petugas yang terang-terangan meminta, tapi kalau pelayanannya cepat dan mudah nggak masalah,” tandasnya.

Ia mengatakan, pungli tersebut terjadi mulai dari proses cek fisik dipungut Rp20 ribu. Kemudian di pos cek fisik, ia juga diminta Rp10 ribu oleh oknum petugas kepolisian berseragam. “Setelah itu, ada lagi saya diminta mengurus arsip pajak, nah disitu diminta lagi Rp5 ribu,” katanya.

Tak sampai disitu, setelah lama mengantre di loket mutasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ada lagi pungutan yang tidak berkwitansi atau tanda bukti pembayaran sah lainnya. “Pas STNK selesai, saya disuruh ngambil plat nomor yang baru. Di loket Urusan TNKB dipungut lagi Rp5 ribu. Mudah-mudahan nanti pas ngambil BPKB dua bulan lagi, tidak dipungut biaya lagi,” harapnya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota AKP Erwinsyah mengungkapkan untuk pengurusan STNK/BPKB sebenarnya tidak ada masalah selama persyaratannya sdh lengkap, kalau belum lengkap harus dilengkapi terlehih dahulu. “Untuk percaloan saya akan cari tau orang-orang yg melakukan praktek percaloan dan akan saya berikan sanksi apabila terbukti anggota saya ada yg melakukan hal demikian,” katanya.

Sementara itu, terkait sistem antrian menurutnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pemohon dapat antri dengan tertib. HARYUDI

Written by YudiBageur

September 5, 2012 at 10:28 am

Ditulis dalam Uncategorized

Pemkab Sewa Gedung RYC Rp1,3 Miliar

leave a comment »


BOGOR – Keberadaan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang menempati gedung Rachmat Yasin Center (RYC) di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, sejak Januari menuai reaksi keras dan dipertanyakan sejumlah kalangan.

Pasalnya, Pemkab Bogor sengaja menyewa gedung milik Bupati Bogor Rachmat Yasin tersebut senilai Rp1,3 miliar per tahun, lantaran Dispenda sebagai organisasi perangkat daerah baru, belum memiliki gedung.

“Kami mempertanyakan kenapa harus di gedung RYC, kan masih banyak gedung-gedung milik Pemkab yang kosong dan bisa dipergunakan,” ujar Kordinator Korupsi dan Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, kemarin.

Lebih lanjut ia mempersoalkan besarnya harga sewa yang diambil dari APBD Kabupaten Bogor 2012 itu. “Kami menduga proses sewa menyewa itu berbau kolusi dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari si pemilik gedung yang saat ini jelas-jelas notabenenya sebagai kepala daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Bogor Sarifah Sofiah saat dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak tahu menahu perihal latar belakang atasannya memilih gedung RYC sebagai kantor sementara Dispenda.

“Kalau soal latarbelakang alasan memilih RYC saya tidak mau komentar, yang jelas saya disuruh menempati gedung ini sebagai bagian kantor Dispenda, yang melayani PBB dan BPHTB saja. Saya sendiri sebagai Kepala Dinas masih berbagi kantor di gedung Dinas Keuangan dan Perbendaharaan Daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon genggamnya, kemarin.

Tak hanya itu, pihaknya membantah gedung RYC disewa Rp1,3 miliar. Menurutnya, dana sebesar itu, bukan hanya menyewa gedung RYC sebagai kantor pelayanan Dispenda saja, tapi anggaran itu juga dipergunakan untuk menyewa gedung kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dispenda yang tesebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor.

“Nggak benar kita menyewa gedung RYC sebesar itu, dana sebesar itu untuk sewa 20 kantor layanan UPT Dispenda dibeberapa kecamatan,” tukasnya.

Seperti diberitakan harian lokal, peletakan batu pertama gedung RYC dibangun saat Rachmat Yasih sebagai Bupati Bogor berulang tahun yang ke-47 pada 4 November 2010. Rencananya gedung tersebut akan dijadikan sebagai kantor pusat Tim Sukses pribadinya untuk kembali mencalonkan sebagai Bupati Bogor.(haryudi)

Written by YudiBageur

April 18, 2012 at 2:00 am

Ditulis dalam Berita, Observ

Lagi, Heboh Video Mesum Pelajar Bogor

leave a comment »


BOGOR – Video pasangan mesum pelajar SMP Bogor kembali menghebohkan warga. Bahkan video berdurasi 2 menit 58 detik itu sudah tersebar disejumlah telepon genggam warga Kampung Gunung Dago, Desa Dago, Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Informasi dihimpun menyebutkan, diduga adegan mesum sepasang pelajar itu direkam oleh beberapa pemuda setempat yang sengaja mengintipnya, lantaran lokasi tersebut kerap dijadikan tempat pacaran.

Video dengan format mp4 tersebut berjudul tragedi gunung dago, karena lokasinya tepat dikawasan perbukitan Gunung Dago. Pasalnya, pasangan mesum itu sudah dibuntuti sejumlah pemuda setempat. Saat, pasangan ABG tersebut berbuat mesum, para pemuda langsung mendekati sambil merekamnya menggunakan kamera telepon genggam.

Berdasarkan video yang diperoleh, pelaku mesum yang masih berusia belasan tahun itu masih mengenakan seragam SMP. Bahkan pelajar perempuan sempat mengenakan switer ungu dan kaos dalam berwarna pink.

Terekam keduanya sedang melucuti pakaian bagian dalam hingga setengah telanjang, yang kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan layak suami istri.

Saat sedang asyik berbuat mesum, pasangan yang diketahui warga Desa Mekarsari dan Kertajaya, Rumpin, Kabupaten Bogor ini, dikejutkan dengan kedatangan beberapa pemuda yang memergokinya. “Apa-apaan ini bang, anak mana luh. Kalau mesum jangan disini luh, ini wilayah gua,” ujar perekam gambar yang wajahnya tidak terlihat tersebut.

Pemuda lainnya, meminta, pasangan mesum itu membuka celana untuk memastikan keduanya telah melakukan hubungan seks. Dari hasil percakapan, nampak perekam gambar berniat menjadikan hasil rekaman untuk barang bukti, yang akan ditunjukan kepada ketua RT setempat. “buka celana luh, cuy, buat barang bukti gua, sebentar lagi ketua RT gua datang, gua udah kontak dia,” gurau pemuda itu, sambil terus merekam alat kemaluan pasangan perempuan dengan kamera ponselnya.

Sambil menunggu kedatangan RT, pemuda tersebut terus melakukan perekaman. Lensa kamera, difokuskan merekam bagian vital pasangan perempuan. Bahkan, pemuda lainnya, memegangi pelaku mesum itu dari bagian belakang dan menyingkap rok dan pakaian dalam pelaku mesum agar perekaman berlangsung sempurna.

Video tersebut, sempat menjadi menjadi rahasia, antara pelaku mesum dan perekam gambar. Namun, belakangan video yang sudah hasil convert tersebut beredar dari ponsel ke ponsel warga. Bahkan salah satunya, dimiliki.

Kepala Desa Dago, Mahpud Syarifudin membenarkan heboh beredarnya video mesum. “Kami sudah mendatangi pelaku mesum yang terekam dalam kamera, identitasnya sudah ada,” ujarnya, kemarin.
Belakangan diketahui, pelaku perempuan bernisial TA, 14, pelajar kelas II, salah satu SMP di Rumpin dan pelajar pria berinisial ED, 16, yang juga pelajar SMP yang sama.

Kapolsek Parungpanjang, Kompol Dosye Titaley mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait beredarnya video penangkapan pasangan mesum tersebut. “Saat ini kita sudah sebar personil untuk menyelidiki kasus itu. Meski belum ada yang melapor, kami tetap akan mencari tahu siap saja pemuda yang merekam adegan mesum itu,” jelasnya.(haryudi)

Written by YudiBageur

Februari 8, 2012 at 3:15 am

Ditulis dalam Berita, Observ

Pungli Pembuatan KTP Masih Marak

leave a comment »


BOGOR – Pungutan liar (pungli) untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Kecamatan di Kota Bogor ternyata masih marak.

Berdasarkan pantauan, jenis pungutan yang dikenakan kepada masyarakat cukup bervariasi. Dengan dalih untuk biaya administrasi, petugas kelurahan/kecamatan, tanpa sungkan meminta uang tanpa kwitansi dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Habis ini ke kecamatan ya mas, kemudian biaya administrasinya Rp20 ribu,” ujar JR, salah satu petugas kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor.

Pungutan serupa juga terjadi di tingkat Kecamatan. Seorang petugas berpakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya hanya melegalisir menggunakan stempel meminta biaya administrasi dari mulai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu, tergantung masyrakat yang mau memberinya.

“Nih berkasnya mas, silahkan biayanya seikhlasnya saja,” ujar salah seorang petugas Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Pungli tersebut sepertinya sudah dianggap lumrah dan membudaya, sehingga nyaris tidak ada keluhan dari masyarakat. Namun jika dihitung dalam satu hari 500 orang mengurus KTP/KK ke kelurahan dan kecamatan dengan dikenakan Rp20 ribu maka dana pungli yang dihasilkan setiap kelurahan dan kecamatan berkisar Rp10 juta/hari.

Bisa dibayangkan, jika hasil pungli itu dikalikan sebulan bahkan setahun ratusan juta rupiah, pungli yang dihasilkan setiap kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Bogor.

Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor Casmita saat dikonfirmasi mengaku, pungutan atau biaya administrasi yang dikenakan itu tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Itupun pembayararannya, dilakukan hanya di loket yang ada di Kantor Disdukcapil Kota Bogor. Diluar itu semua ilegal alias pungli,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut ia mencontohkan, sesuai dengan Perda, setiap masyarakat yang hendak mengurus KTP tidak dipungut biaya. “Kecuali bagi yang merubah data dan terlambat memperpanjang KTP akan dikenakan denda retribusi Rp25 ribu, itu tertuang dalam Perda,” jelasnya.(haryudi)

Written by YudiBageur

Februari 7, 2012 at 2:55 am

Ditulis dalam Berita, Observ