Komisi VIII Nilai Mitigasi Bencana di Indonesia Masih Lemah

*Ingrid Kansil Berikan Bantuan Korban Gempa Sukabumi

SUKABUMI – Anggota Komisi VIII DPR RI Ingrid Kansil mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, kemarin.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Sukabumi, Ingrid menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai senilai Rp100 juta.

“Bantuan ini merupakan tahap I, insyaallah kita juga akan memperhatikan pada tahap berikutnya. Semoga dapat meringankan beban bapak-bapak dan ibu-ibu,” ujarnya dihadapan puluhan warga korban gempa bumi di Kantor Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, kemarin.

Disela-sela kunjungan, istri Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan ini sempat berdialog dengan warga yang mengaku tidak pernah mendapatkan gladi atau simulasi menghadapi bencana.

“Setiap warga mestinya harus mendapatkan pelatihan atau simulasi bagaimana ketika menghadapi bencana. Nah, warga Kabandungan ini mengaku belum pernah, saya akan dorong ke pemerintah melalui BNPB agar intensif memberikan simulasi bencana sehingga korban jiwa dapat dicegah,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meski daerah Kabandungan atau wilayah lain sebelumnya tidak pernah terkena bencana atau bukan merupakan rawan bencana, simulasi menghadapi bencana bagi warga sangat penting. “Saya harap, BNPB, BMKG maupun instansi lainnya yang terkait harus lebih aktif lagi dalam bekerjasama dan berkordinasi terkait mitigasi bencana,” katanya.

Sementara itu, jumlah kerusakan gempa bumi minggu (9/9), kata Kepala Bidang Logistik BPBD Kabupaten Bogor Usman Susilo, terus bertambah. Bahkan BPBD telah memperoleh data jumlah kerusakan tidak hanya terjadi di kecamatan Kabandungan,tetapi kerusakan serupa dialami ratusan warga di enam desa di Kecamatan Kalapanunggal.

“Sebanyak 131 bangunan di Kecamatan Kalapanunggal rusak. Laporan dari Kecamatan Kalapanunggal baru kemarin sore diterimanya. Kerusakan yang dialami warga di Desa Pulosasi, Palasari Girang, Walangsari, Gunung Endut, dan Makasari,” kata Usman.(haryudi)

Geliat Bisnis di Cibinong Raya

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat semakin serius mempersiapkan pengembangan kota metropolitan Cibinong Raya.

Kawasan yang mencakup enam kecamatan ini (Cibinong, Citeureup,Babakan Madang, Bojong Gede, Sukaraja, dan Tajur Halang) diproyeksikan sebagai pusat aktivitas masyarakat,mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga pelayanan jasa.

Penyediaan infrastruktur untuk kota metropolitan baru tersebut terus dilakukan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Dandan Mulyadi mengatakan, indikator kawasan perkotaan adalah infrastruktur atau sarana prasarana jalan sudah menunjang. “Rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan semuanya sudah ada di kawasan Cibinong Raya,” kata Dandan Mulyadi kemarin.

Sejumlah infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan sudah mulai dikerjakan. Begitupun pertumbuhan permukiman baru di kawasan tersebut melonjak drastis.Tak heran jika investasi di kawasan tersebut terus meningkat. Belum lagi, ketersediaan pembangunan fasilitas publik juga semakin menambah gairah masyarakat setempat. Ide mewujudkan Kota Cibinong Raya ini tercetus sejak Bupati Bogor Rachmat Yasin memimpin Kabupaten Bogor yakni pada 2008 karena sangat sederhana. Untuk mengembangkan Kota Cibinong sebagai ibu kota Kabupaten Bogor tidak bisa sendiri.

Wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Bojonggede, Tajur Halang, Citeureup, Babakan Madang, dan Sukaraja juga harus digeber pembangunannya. “Meski pengembangan pembangunannya sudah terencana sejak 2005.Kemudian pada 2008 keluarlah payung hukum untuk merealisasikannya berupa Perda No 19/2008 tentang Tata Ruang Wilayah yang mengatur arah pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor,”katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan tujuan pengembangan Cibinong Raya juga untuk menampung luberan pertumbuhan Kota Bogor dan Depok. Selama ini Bogor selalu menjadi pilihan pertama warga Jakarta dalam berinvestasi dan bertempat tinggal.Berbekal perda itu kemudian disusunlah enam rencana detail tata ruang (RDTR). Salah satunya RDTR Cibinong Raya yang mencakup Kecamatan Cibinong, Bojong Gede,Tajur Halang, Citeureup, Babakan Madang,dan Sukaraja. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pembentukan Cibinong Raya sama halnya dengan konsep megapolitan dalam kapasitas lebih kecil.

Semua bentuk jenis usaha berada di dalamnya sehingga akan menjadi wilayah jasa perdagangan. “Jadi semua kegiatan perdagangan akan terkumpul di sini, baik sektor pertanian maupun kegiatan perekonomian lainnya. Akan tetapi kalau sudah menjadi wilayah Cibinong Raya keberadaan sektor pertanian, tidak boleh lagi ada di kawasan tersebut,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan yang paling utama dan mendasar dalam pelaksanaan rencana ini yaitu terciptanya sistem infrastruktur terpadu.

“Dengan begitu, Cibinong Raya bisa dengan mudah dicapai dari berbagai wilayah sekitarnya,” lanjutnya. Saat ini Pemkab Bogor tengah membangun berbagai jalan tembus. Salah satunya dari Jalan Raya Bogor ke kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Cibinong di Pakansari hingga Jalan Tegar Beriman yang disebut Jalan Lingkar GOR. Sebagai terusan Jalan Alternatif Sentul Baru selepas pintu tol Sirkuit Sentul di jalan tol Jagorawi. Dari Tegar Beriman,kemudian direntang hingga Jalan Raya Parung dekat perumahan Telaga Kahuripan melalui Bojong Gede. Tegar Beriman-Bojong Gede sudah terkoneksi melalui Jalan Pemda Bambu Kuning.

“Jadi,tinggal melanjutkan dari Bojong Gede ke Jalan Raya Parung (Kemang). Sedangkan ujung Jalan Tegar Beriman di Jalan Raya Bogor ditembuskan ke Jagorawi melalui pintu tol Citeureup sehingga kawasan GOR bisa diakses dari banyak arah, tidak hanya lewat Jalan Alternatif Sentul Baru,” katanya. Selain itu,dari Bojong Gede juga bisa dibuka akses ke tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi 2 Kedung Halang– Yasmin (Jalan KH Soleh Iskandar). Sementara Bojong Gede akan menjadi ujung jalan tol Antasari (Jakarta) –Depok–Bojong Gede. Di pertemuan berbagai jalan utama ini bisa dibangun terminal terpadu dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga akan membangun jalan poros Tengah-Timur yang akan menghubungkan Cibinong ke Bekasi (Delta Mas) dan Cianjur. Jalan poros Tengah–Timur dimulai dari Sirkuit Sentul. “Dalam waktu dekat,jalan tembus Cibinong yang melintasi Bojonggede, tembus ke Kemang (Parung) akan dibangun. Jika semuanya terwujud, diharapkan roda ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat. Kami harus bangun infrastruktur untuk mendukung Cibinong.

Harapan saya dengan infrastruktur yang terbangun kegiatan ekonomi akan bergairah sehingga terbentuk zona-zona pengembangan baru yang mempercepat pembentukan wajah kota,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor Yani Hasan menjelaskan,konsep Kota Cibinong Raya memang sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Bogor.

“Sebab letak geografisnya cukup strategis dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Bahkan beberapa tahun terakhir geliat pembangunan perumahan cukup meningkat di kawasan Cibinong Raya. Berdasarkan data terakhir, tercatat jumlah perumahan kecil dan besar di kawasan Cibinong Raya sudah mencapai 180 kompleks perumahan,”katanya. Tak hanya itu, ia menambahkan, lokasi Cibinong Raya juga relatif masih enak untuk dijadikan tempat tinggal, udaranya masih sejuk, dan kondisi airnya bagus.“Sehingga wajar banyak pengembang yang membangun perumahan di kawasan Cibinong Raya,”katanya.

Meski demikian, pihaknya sedang menghitung secara nyata hunian yang ada. Dia khawatir peningkatan jumlah perumahan di Kabupaten Bogor tidak seimbang dengan jumlah perumahan yang dihuni. “Karena banyak juga warga Jakarta yang membeli rumah di kawasan Cibinong Raya, tapi tidak untuk dihuni, dalam hal ini hanya sebatas investasi,”katanya. Menurutnya, Cibinong Raya memang dirancang sebagai sentranya rumah kelas menengah.

Melalui Peraturan Bupati No 83/2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang, yang bisa dibangun di Cibinong hanya rumah dengan kavling minimal 84 m2.Tujuannya adalah wajah kota tidak terlalu semrawut. Saat ini setidaknya ada 20 perumahan yang sedang dipasarkan. Skala pengembangan rata-rata belasan hektare ke bawah karena stok lahan memang sudah terbatas.

Sebab itu, kebanyakan perumahan tidak dilengkapi fasilitas sendiri, kecuali Tatya Asri (50 ha), Metro Residence (22 ha), Nirwana Golden Park (11 ha),dan Graha Kartika Pratama (19 ha) yang akan menyediakan club house,sport club,ruko,dan pasar modern.Selain itu,lokasi sebagian besar perumahan juga tidak persis di jalan utama atau jalan besar, tapi masuk beberapa ratus meter ke dalam jalan kecil. haryudi

‘Pungli’ Menuju Tanah Suci

PEMERIKSAAN kesehatan bagi calon jemaah haji (calhaj) di wilayah Kabupaten Bogor diduga diwarnai aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, dengan dalih sebagai retribusi pelayanan kesehatan Rp50 ribu/orang.

Hal tersebut dikeluhkan sejumlah calon haji yang menjadi perserta tes kesehatan tahap II di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. “Kalau pemeriksaan kesehatan tahap I di puskesmas masing-masing kecamatan dipungut Rp20 ribu/orang, itu ada kwitansi/bukti retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah,” kata IRN, 40, salah satu calhaj asal Cibinong, kemarin.

Lebih lanjut ia mengaku tidak mempermasalahkan jika memang pungutan pemeriksaan kesehatan tahap II ini, dilengkapi bukti berupa kwitansi/struk retribusi. “Kalau tidak ada bukti seperti ini, uang tersebut masuknya kemana. Nggak kebayangkan, jika 3377 orang dipungut Rp50 ribu, jumlahnya Rp170 juta tersebut dikemanakan?,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan, modus yang diduga pungli itu setelah jemaah mendaftarkan diri untuk pemeriksaan kesehatan kedua, maka petugas Dinkes Kabupaten Bogor memberikan tanda pemeriksaan yg dikalungkan di leher. Selanjutnya, petugas memanggil masing-masing jemaah untuk pemeriksaan tensi darah.

“Sebelum pemeriksaan, petugas meminta jemaah membayar atau menyerahkan uang Rp 50.000 per orang. Saat pemeriksaan tahap I di kecamatan, kita diberi kwitansi. Nah di tahap II ini, kita tidak mendapatkan bukti kwitansi. Ini jelas-jelas pungli, karena tidak ada bukti pembayaran (kwitansi) retribusi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor drg Tri Wahyu Harini saat dihubungi membantan telah terjadi pungli dalam proses pemeriksaan kesehatan calhaj. ” Itu bukan pungutan liar, sesuai dengan Perda Nomor 16/2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan calon jamaah haji. Untuk lengkapnya silahkan konfirmasi dengan ketua pelaksana dr eulis ditempat pemeriksaan,” ujar drg Tri Wahyu.

Menurutnya, biaya terkait tes kesehatan mengacu kepada Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan calon Jemaah haji. “Untuk retribusi pemeriksaan Dasar di Puskesmas sebesarRp 20.000, dan Retribusi pemeriksaan akhirRp. 50.000, biaya laboratorium dan penunjang lainnya tetap mengikuti Perda tersebut,” katanya.

Tanggapan serupa diutarakan Ketua Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calhaj Kabupaten Bogor dr Eulis Wulantari. “Suka gitu ya, itu fitnah mas, lihat saja kesini (proses pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cimandala),” ujarnya singkat melalui layanan pesan singkat.(haryudi)

Pungli Samsat, Kantor Bersama Calo

Pelayanan Kantor Bersama Samsat Kota Bogor di Jalan Ir H Juanda, Bogor Tengah, Kota Bogor tak jarang dikeluhkan masyarakat yang hendak mengurus dokumen kendaraan bermotor. Bahkan sebetulnya, keluhan tersebut bukan sesuatu yang baru bagi pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Mulai dari percaloan hingga pungutan liar dilakukan tetap secara tidak malu-malu. Selain itu, panjangnya proses birokrasi mengurus administrasi (dari satu loket ke loket lain) berkas dan kurang ramahnya petugas, sering menjadi bahan kritikan.

“Baru saja sampai parkiran, udah disamperin (didatangi) seorang pria yang menawarkan jasa (calo) mengurus administrasi (pajak kendaraan, BPKB, STNK, mutasi dan lain-lain) dengan proses cepat dan mudah,” jelas Ade Irawan, 30, warga Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor.

Meski demikian, ia menolak tawaran tersebut karena datang ke Samsat hanya untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. “Saya nggak merespon tawaran calo tersebut, nggak apa-apalah ngantre lama daripada harus mengurus dengan biaya dua kali lipat dan mengganggu pelayanan, mending urus sendiri,” katanya sambil menunjuk papan peringatan agar mengurus setiap administrasi tidak melalui calo yang ada didepan kantor Samsat.

Tak hanya itu, tidak seimbangnya jumlah loket dan petugas yang melayani dengan membludaknya masyarakat, membuat antrean dan kesemrawutan pelayanan semakin terlihat jelas. “Saat ditanya terkait kondisi tersebut, masih mending petugasnya ramah, ini malah nyolot,” keluhnya.

Kritikan serupa disampaikan Amri Yusuf, 61, warga Kedunghalang, Bogor Utara Kota Bogor yang mengurus balik nama kepemilikan sepeda motornya. “Gila, Samsat Bogor parah juga ya, beda dengan di Jakarta. Banyak loket dan birokrasinya ribet, ditambah lagi banyak biaya yang nggak jelas (pungli) harus dikeluarkan,” katanya saat ditemui di lingkungan kantor Samsat.

Ayah anak tiga itu menuturkan, proses mengurus balik nama yang memakan waktu lima jam lebih itu membuatnya kesal. “Bukannya saya tidak ikhlas memberi uang ke petugas yang terang-terangan meminta, tapi kalau pelayanannya cepat dan mudah nggak masalah,” tandasnya.

Ia mengatakan, pungli tersebut terjadi mulai dari proses cek fisik dipungut Rp20 ribu. Kemudian di pos cek fisik, ia juga diminta Rp10 ribu oleh oknum petugas kepolisian berseragam. “Setelah itu, ada lagi saya diminta mengurus arsip pajak, nah disitu diminta lagi Rp5 ribu,” katanya.

Tak sampai disitu, setelah lama mengantre di loket mutasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ada lagi pungutan yang tidak berkwitansi atau tanda bukti pembayaran sah lainnya. “Pas STNK selesai, saya disuruh ngambil plat nomor yang baru. Di loket Urusan TNKB dipungut lagi Rp5 ribu. Mudah-mudahan nanti pas ngambil BPKB dua bulan lagi, tidak dipungut biaya lagi,” harapnya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota AKP Erwinsyah mengungkapkan untuk pengurusan STNK/BPKB sebenarnya tidak ada masalah selama persyaratannya sdh lengkap, kalau belum lengkap harus dilengkapi terlehih dahulu. “Untuk percaloan saya akan cari tau orang-orang yg melakukan praktek percaloan dan akan saya berikan sanksi apabila terbukti anggota saya ada yg melakukan hal demikian,” katanya.

Sementara itu, terkait sistem antrian menurutnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pemohon dapat antri dengan tertib. HARYUDI

Pemkab Sewa Gedung RYC Rp1,3 Miliar

BOGOR – Keberadaan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang menempati gedung Rachmat Yasin Center (RYC) di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, sejak Januari menuai reaksi keras dan dipertanyakan sejumlah kalangan.

Pasalnya, Pemkab Bogor sengaja menyewa gedung milik Bupati Bogor Rachmat Yasin tersebut senilai Rp1,3 miliar per tahun, lantaran Dispenda sebagai organisasi perangkat daerah baru, belum memiliki gedung.

“Kami mempertanyakan kenapa harus di gedung RYC, kan masih banyak gedung-gedung milik Pemkab yang kosong dan bisa dipergunakan,” ujar Kordinator Korupsi dan Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, kemarin.

Lebih lanjut ia mempersoalkan besarnya harga sewa yang diambil dari APBD Kabupaten Bogor 2012 itu. “Kami menduga proses sewa menyewa itu berbau kolusi dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari si pemilik gedung yang saat ini jelas-jelas notabenenya sebagai kepala daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Bogor Sarifah Sofiah saat dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak tahu menahu perihal latar belakang atasannya memilih gedung RYC sebagai kantor sementara Dispenda.

“Kalau soal latarbelakang alasan memilih RYC saya tidak mau komentar, yang jelas saya disuruh menempati gedung ini sebagai bagian kantor Dispenda, yang melayani PBB dan BPHTB saja. Saya sendiri sebagai Kepala Dinas masih berbagi kantor di gedung Dinas Keuangan dan Perbendaharaan Daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon genggamnya, kemarin.

Tak hanya itu, pihaknya membantah gedung RYC disewa Rp1,3 miliar. Menurutnya, dana sebesar itu, bukan hanya menyewa gedung RYC sebagai kantor pelayanan Dispenda saja, tapi anggaran itu juga dipergunakan untuk menyewa gedung kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dispenda yang tesebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor.

“Nggak benar kita menyewa gedung RYC sebesar itu, dana sebesar itu untuk sewa 20 kantor layanan UPT Dispenda dibeberapa kecamatan,” tukasnya.

Seperti diberitakan harian lokal, peletakan batu pertama gedung RYC dibangun saat Rachmat Yasih sebagai Bupati Bogor berulang tahun yang ke-47 pada 4 November 2010. Rencananya gedung tersebut akan dijadikan sebagai kantor pusat Tim Sukses pribadinya untuk kembali mencalonkan sebagai Bupati Bogor.(haryudi)

Lagi, Heboh Video Mesum Pelajar Bogor

BOGOR – Video pasangan mesum pelajar SMP Bogor kembali menghebohkan warga. Bahkan video berdurasi 2 menit 58 detik itu sudah tersebar disejumlah telepon genggam warga Kampung Gunung Dago, Desa Dago, Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Informasi dihimpun menyebutkan, diduga adegan mesum sepasang pelajar itu direkam oleh beberapa pemuda setempat yang sengaja mengintipnya, lantaran lokasi tersebut kerap dijadikan tempat pacaran.

Video dengan format mp4 tersebut berjudul tragedi gunung dago, karena lokasinya tepat dikawasan perbukitan Gunung Dago. Pasalnya, pasangan mesum itu sudah dibuntuti sejumlah pemuda setempat. Saat, pasangan ABG tersebut berbuat mesum, para pemuda langsung mendekati sambil merekamnya menggunakan kamera telepon genggam.

Berdasarkan video yang diperoleh, pelaku mesum yang masih berusia belasan tahun itu masih mengenakan seragam SMP. Bahkan pelajar perempuan sempat mengenakan switer ungu dan kaos dalam berwarna pink.

Terekam keduanya sedang melucuti pakaian bagian dalam hingga setengah telanjang, yang kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan layak suami istri.

Saat sedang asyik berbuat mesum, pasangan yang diketahui warga Desa Mekarsari dan Kertajaya, Rumpin, Kabupaten Bogor ini, dikejutkan dengan kedatangan beberapa pemuda yang memergokinya. “Apa-apaan ini bang, anak mana luh. Kalau mesum jangan disini luh, ini wilayah gua,” ujar perekam gambar yang wajahnya tidak terlihat tersebut.

Pemuda lainnya, meminta, pasangan mesum itu membuka celana untuk memastikan keduanya telah melakukan hubungan seks. Dari hasil percakapan, nampak perekam gambar berniat menjadikan hasil rekaman untuk barang bukti, yang akan ditunjukan kepada ketua RT setempat. “buka celana luh, cuy, buat barang bukti gua, sebentar lagi ketua RT gua datang, gua udah kontak dia,” gurau pemuda itu, sambil terus merekam alat kemaluan pasangan perempuan dengan kamera ponselnya.

Sambil menunggu kedatangan RT, pemuda tersebut terus melakukan perekaman. Lensa kamera, difokuskan merekam bagian vital pasangan perempuan. Bahkan, pemuda lainnya, memegangi pelaku mesum itu dari bagian belakang dan menyingkap rok dan pakaian dalam pelaku mesum agar perekaman berlangsung sempurna.

Video tersebut, sempat menjadi menjadi rahasia, antara pelaku mesum dan perekam gambar. Namun, belakangan video yang sudah hasil convert tersebut beredar dari ponsel ke ponsel warga. Bahkan salah satunya, dimiliki.

Kepala Desa Dago, Mahpud Syarifudin membenarkan heboh beredarnya video mesum. “Kami sudah mendatangi pelaku mesum yang terekam dalam kamera, identitasnya sudah ada,” ujarnya, kemarin.
Belakangan diketahui, pelaku perempuan bernisial TA, 14, pelajar kelas II, salah satu SMP di Rumpin dan pelajar pria berinisial ED, 16, yang juga pelajar SMP yang sama.

Kapolsek Parungpanjang, Kompol Dosye Titaley mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait beredarnya video penangkapan pasangan mesum tersebut. “Saat ini kita sudah sebar personil untuk menyelidiki kasus itu. Meski belum ada yang melapor, kami tetap akan mencari tahu siap saja pemuda yang merekam adegan mesum itu,” jelasnya.(haryudi)

Pungli Pembuatan KTP Masih Marak

BOGOR – Pungutan liar (pungli) untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Kecamatan di Kota Bogor ternyata masih marak.

Berdasarkan pantauan, jenis pungutan yang dikenakan kepada masyarakat cukup bervariasi. Dengan dalih untuk biaya administrasi, petugas kelurahan/kecamatan, tanpa sungkan meminta uang tanpa kwitansi dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Habis ini ke kecamatan ya mas, kemudian biaya administrasinya Rp20 ribu,” ujar JR, salah satu petugas kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor.

Pungutan serupa juga terjadi di tingkat Kecamatan. Seorang petugas berpakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya hanya melegalisir menggunakan stempel meminta biaya administrasi dari mulai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu, tergantung masyrakat yang mau memberinya.

“Nih berkasnya mas, silahkan biayanya seikhlasnya saja,” ujar salah seorang petugas Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Pungli tersebut sepertinya sudah dianggap lumrah dan membudaya, sehingga nyaris tidak ada keluhan dari masyarakat. Namun jika dihitung dalam satu hari 500 orang mengurus KTP/KK ke kelurahan dan kecamatan dengan dikenakan Rp20 ribu maka dana pungli yang dihasilkan setiap kelurahan dan kecamatan berkisar Rp10 juta/hari.

Bisa dibayangkan, jika hasil pungli itu dikalikan sebulan bahkan setahun ratusan juta rupiah, pungli yang dihasilkan setiap kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Bogor.

Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor Casmita saat dikonfirmasi mengaku, pungutan atau biaya administrasi yang dikenakan itu tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Itupun pembayararannya, dilakukan hanya di loket yang ada di Kantor Disdukcapil Kota Bogor. Diluar itu semua ilegal alias pungli,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut ia mencontohkan, sesuai dengan Perda, setiap masyarakat yang hendak mengurus KTP tidak dipungut biaya. “Kecuali bagi yang merubah data dan terlambat memperpanjang KTP akan dikenakan denda retribusi Rp25 ribu, itu tertuang dalam Perda,” jelasnya.(haryudi)

Endangered, the Javan rhino Need Special Reserve

POPULATION Javan Javan rhino or who live in Ujung Kulon National Park area (TNUK) currently endangered condition and very worrying. Although there is no source that could determine the exact number of Java rhino population, but based on the data Ujung Kulon National Park Authority (BTNUK) and the Indonesian Rhino Foundation (YABI) the amount estimated to be less than 60 head.

“The condition identified Javan may currently only 30 individuals, if not move or strategic efforts, then pupulasinya will continue to decrease,” explains Head BTNUK Priambudi Agus told reporters during a visit with the Wildlife Conservation Forum Indonesia (FOKSI) which facilitated YABI in BTNUK office on Saturday (12/11) ago.

In fact, he added, the last in 2010 had found two dead Javan Rhino tails amid the forest. “A tail in the intact condition, and one tail bones live again,” he said. According to him, in accordance with the Strategy and Action Plan for Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-2017 which required a second population in the new habitat.

“Making a special asylum or Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) is the first step to develop a habitat are saving and the second for Java rhino,” he explained.

In June 2010 the Minister of Forestry, Zulkifli Hasan and Banten Governor Ratu Atut Chosiyah JRSCA to launch the implementation of development cooperation and YABI BTNUK the source of funds from the International Rhino Foundation. “It should all development activities include the manufacture of electrified fences selesa in October this year, but because many people are asking the project be reviewed again, this time the project was finally postponed,” he said also as a Project Coordinator JRSCA.

He said, the Javan Rhino naturally face the risk of genetic and demographic decline; earthquake and tsunami; reduction of wildlife habitat due to pressure of human activity, and effects of climate change. “Although since last 10 years there was virtually no threat of poaching, but the natural risk of extinction in the form of parasitic and bacterial infections that are transmitted through domesticated cattle, and degradation due to forest succession toward the climax, and the invasion Langkap (Arenga obtusifolia), could threaten extinction,” he explained.

Until recently, the existence of Java rhinoceros was highly concentrated in Ujung Kulon Peninsula region. Although in 2000 it was reported that the Javan cruising can be up to block Erjeruk. According to the results of calculations based on the Java rhino population calculations showed only traces of at most 3 tail Javan who have home ranges of up to Mount Honje.

“The data shows that in 1990 there is a tail Javan, in 2001 there were three tail Javan and in 2007, not found in the Java rhinoceros Honje Mountain region. New in 2011 was rediscovered by 2 tails that go into the southern part of Mount Honje, “he explained.

In Okober, the team found signs of rhino presence of dirt, puddles and the footprint size of 25-26 cm and 24-25 cm are found around rivers and water sources Bangkonol aermokla. The trail was found not far along the river by walking transects following the path that is in the area JRSCA.Sedangkan jejajak bull found in the region nearly felled Langkap sample plot.

“Estimates of the population based on the criteria of quality water, puddles, feed and disorder and the findings in the field estimate the footprint small home range of about 8 tails rhinos are scattered in the area of ​​coral bed, seseupan, cilintang, kalejetan, aermokla, Ranca gebang, Kalajetan leutik and Bangkonol,” he said.

Assistant Operations Manager Dodi JRSCA Sumardi said the main factor that results in limited habitat used by the Javanese rhinoceros in TNUK is human activity. In the region of Mount Honje there are levels of human disturbance on high Javanese rhinoceros.

This is evidenced by the increasing encroachment encroachment where in 1990 only covering approximately 400 ha while in 2008 there were 3436.112 ha, dominated by rice fields and gardens, a small portion is used for housing (24.191 ha).

“Even the encroachment has entered the core zone according to zoning in 1997, before the review of zoning in 2011. This is evidenced by the 51 people in the area aermokla tenants who have voluntarily left the area garapannya in 2010, “he said.

Other human activities are disturbing the movement of Javan is hunting other animals, making non-timber forest products. According to realize an area of ​​study and conservation of the Javan this area will fence on parts that are not adjacent to the sea. “This type of fence to be built in the form of an electric wire fence that has power but not lethal shock,” he said.

Meanwhile, Coordinator of Field Fence Construction JRSCA Indra K Harwanto explain one of the most important part in the implementation of the program is JRSCA civilengineering activities that include landclearing activities to track patrols, electrified fence construction / electric fence wire (EWF), base camp construction, construction of guardhouse, and bridge construction. “Overall length of the electrified fence is 20 km, with a high pole fence line width of 1.6 meters and 10 meters,” he explained.

He further said that, until now it has established a guardhouse at Cilintang danproses JRSCA land clearing for road patrols had reached 6.2 kmdari Block Kuta Reef Cilintang until around Cikalejetan leutik. “The use of heavy equipment in the process of land clearing bulldozers and eksavator. Implementation of the start date of June 22, 2011 and ending on July 1, 2011 with the issuance of letters pnghentian activities for further study of the Head BTNUK, “he explained.

It also describes the path from Block Kuta Reef to Block Rorah Cilintang Kawung Langkap located as far as 4.2 km jungle zone with zone limits of traditional, land along the path traversed is a former agricultural / wild gardens and rice fields, the average lane width of approximately 12 , 5 feet due to the left and right channels are used to stockpile soil and twigs of 1 to 2.5 meters wide.

“While land clearing paths of Block Rorah Kawung Langkap to Block Cikalejetan leutik as far as 2 km, dominated by secondary forest and entered the jungle zone, the width of lines in that region in an average of 8 feet,” he explained.

The number of stands affected by land clearing which is about 241 trees from 45 species (diameters ranging between 20-60 cm). There are streamlining pathways and accumulation of 3.4 KM road because there are steep cliff path so there are about 30 meters wide along 100 meters.

He thinks this can be a member JRSCA welfare benefits for the surrounding community with the main program for ecotourism. “The concept of ecotourism is the foundation of community development where it is expected multiplier effect can be felt directly, sustainable and synergy with the Javan rhino conservation program. Starting from the interpretation, interpreter, local guide, development cooperation tourist lodging facilities and other facilities, “he explained.

As for tourist resorts in the region namely TNUK Tamanjaya and Cibiuk there are facilities, information center, guest house, dock, hot springs. Then there are also beaches Kalejetan, Coral Beds, Cibandawoh. The phenomenon of the southern ocean waves and sandy beaches thick, observation of flora and fauna.

Peucang Island. White sand beaches, coral reefs, clear blue sea waters which is ideal for swimming events, diving, fishing, snorkeling and ideal place for animal observation in their natural habitat. Coral Copong, Citerjun, Cidaon, Ciujungkulon, Cibunar, Cape screen, and Ciramea. Exploring the woods, scour the river, meadow grazing animals, waterfalls and turtle nesting site.

Handeuleum Island, Cigenter, Cihandeuleum. Observing animals (bull, boar, deer, rhinoceros traces of Java and various species of birds), scour the river in the mangrove forest ecosystem. Panaitan Island, and the Mount of Mercury. Diving, surfing, travel and culture / history.

How to reach the location of Jakarta – Attack (1 1 / 2 hours via toll road), Attack-Pandeglang – Labuan (1 1 / 2 hour) or Jakarta – Cilegon (2 hours via toll road), Cilegon – Labuan (1 hour) or Bogor – Rangkasbitung – Pandeglang – Labuan (4 hours). Labuan – Wells (2 hours), the Well – Peucang Island (1 hour by motor boat fishing) or Labuan – Pulau Peucang (4 hours by motor boat fishing).

According to Agus Priambudi BTNUK Head, the institute offers special interest tours packages to see Javan Rhino (Rhinoceros sondaicus) from above saung Rangoon. Price packages offered 50 million dollars for 15 days for one person.

“Tourism is our special interest governance together with the surrounding community through the cooperative. The aim is to empower local communities and tourism development in TNUK,” he said.

He said, special interest tour packages are offered to see rhinos certain people who have the financial capability and the people who are interested to see the behavior of Javan. The package trips are limited only four times in one year and are limited only two people in one trip for fear of disturbing presence in TNUK Javan.

“The year 2010 then there was one tourist from Sweden. Opportunities to see Javan about 70 percent,” Agus said Priambudi. “This tour is not opened in August, September and October because in those months is a Java rhino breeding season,” said Agus. (Haryudi)

Kasus Trafficking di Jabar Tertinggi

BOGOR – Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB Dr. Ir. Titik Sumarti, MS menjelaskan kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan gejala tindak pidana perdagangan manusia (Trafficking) membuat jumlahnya di Provinsi Jawa Barat masih tinggi.

Itu terbukti, berdasarkan catatan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak pada tahun ini mencapai 139 korban trafficking. “Itupun yang dilaporkan dan dijemput Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Provinsi Jawa Barat. Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan,” jelasnya.

Selain kurangnya kesadaran, juga dikarenakan kemiskinan, pengangguran dan rendahnya indeks pembangunan gender. “Untuk memberantas perdagangan manusia, diperlukan komitmen bersama, khususnya para pengambil kebijakan dalam menangani semakin maraknya perdagangan manusia,” jelasny.

Selain itu pihaknya menyayangkan, masih banyaknya tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk disetiap daerah, membuat data kasus trafficking rendah, padahal fakta di lapangan, kasus trafficking terus meningkat.

“Seperti di Kabupaten Bogor yang melapor ke P2TP2A Kabupaten Bogor pada 2010 hanya 5 kasus, sedangkan 2011 hanya 3 kasus. Ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi soal penanganan kasus perdagangan manusia,” jelasnya.

Pihaknya apresiasi, kepada P2TP2A Cianjur yang aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. “Sehingga di daerahnya, cukup banyak masyarakat yang berani melaporkan tindak kejahatan trafficking. Itu terbukti, pada 2009 tercatat sebanyak 93 kasus, kemudian pada 2010 ada 46 kasus, menurun,” jelasnya.

Ketua Bidang Kerjasama P2TP2A Kabupaten Bogor Ratu Nailamuna mengatakan, korban trafficking di daeranya terbanyak dari wilayah Ciawi, Nanggung dan Cijeruk. “Kami mengakui, kurangnya sosialisasi sehingga kasus trafficking di Kabupaten Bogor yang terdata cukup rendah,” jelasnya.

Meski demikian pihaknya mengklaim sudah berhasil melakukan pendampingan terhadap para korban trafficking hingga tingkat pengadilan. “Tak hanya itu kami juga sudah mengantisipasinya salah satunya dengan cara memberikan keterampilan dan modal, agar mereka tidak tergiur oleh iming-iming para sindikat perdagangan manusia,” jelasnya.(haryudi)

Indonesia Kekurangan 36 Juta Mushaf Alquran

BOGOR – Kebutuhan kita suci alquran di Indonesia ternyata masih cukup tinggi. Pasalnya, hingga saat ini umat muslim di Indonesia masih kekurangan sekitar 36 juta
eksemplar kitab suci alquran.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali melalui Kabalitbang dan Diklat Kemenag Prof Abdul Jamil dalam acara Hari Ulang Tahun ke-3 Lembaga Percetakan
Quran (LPQ) Kemenag, Jalan Raya Ciawi, Kabupaten Bogor, kemarin.

“Diusia ketiga ini, saya harap LPQ dapat meningkatkan mutu dan produktifitas, untuk
memenuhi kebutuhan mushaf Alquran bagi umat muslim di Indonesia. Soalnya, dari
total 180 juta jiwa umat muslim di Indonesia belum semuanya memliki mushaf
alquran dan sekitar 36 juta alquran kekurangannya, dengan asumsi satu kepala
keluarga satu mushaf alquran,” jelasnya.

Tak hanya pihaknya berharap, mushaf Alquran yang diproduksi oleh LPQ ini, harganya tidak memberatkan dan harus berani bersaing dengan harga-harga Alquran yang beredar di pasaran. “Dengan harga murah, maka kepemilikan alquran akan terus
meningkat, tentunya ini akan berdampak positif bagi umat muslim di Indonesia.
Diantaranya dapat meminimalisir kekerasan atas nama agama dan deradikalisasi,”
jelasnya.

Selain itu, LPQ diharapkan tidak hanya focus pada pencetakan alquran, diharapkan dapat
mencetak buku-buku keagamaan lainnya. “Inovasi dan ekpansi sangat diperlukan
untuk bersaing dengan percetakan swasta, tanpa mengenyampingkan tugas utama LPQ,
sebagai lembaga percetakan Alquran dalam memenuhi kebutuhan umat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPQ Samidin Nashir mengatakan di usianya yang masih belia, lembaga yang dipimpinnya memang masih belum sanggup memenuhi kebutuhan alquran untuk umat muslim di Indonesia.  “Idealnya untuk memenuhi kebutuhan umat muslim di Indonesia, dalam satu tahun minimal harus bisa mencetak 1 juta eksemplar. Namun dikarenakan kendala mesin finishing, sumber daya manusia, ruang kerja, kita masih belum mampun memenuhi kekurangan alquran,” jelasnya.

Saat ini pihaknya berusaha memenuhi kebutuhan alquran bagi umat muslim di Indonesia, dengan merekrut 150 orang. “Dalam satu tahun kita mencetak alquran kurang dari satu 500 ribu eksemplar. Untuk mencapai kebutuhan tadi kami sedang menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah, karena kerjasama tersebut memiliki andil cukup besar dalam produktifitas alquran yang kami cetak,”
jelasnya.(haryudi)